Langganan:
Posting Komentar (Atom)
kami menolak upaya penindasan, diskriminasi dan pemiskinan rakyat atas dalih apapun
rangkaian melati yang melingkar melambangkan bersatunya para perempuan indonesia untuk memperjuangkan demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 45.
TENTANG KAMI
- Srikandi Demokrasi Banten
- .. 'kehidupan itu wajib disiasati namun kebenaran pantang disiasati..." Penasehat : Hj Ratu Atut Chosiyah SE, Dr Ribka Ciptaning, Stella Jayengrana Hj Kurniati SE Ketua : Sri Hartati SH Wkl Ketua : Dra Ni Made L Nunung Hendrayati Wkl Ketua : Hj Aan Suhayati Sekretaris : Dra. Dwitjahja Wahyuning Tyas Wkl Sek : Lina Harlina Bendahara : Sumarti Wkl Bendahara : Damayanti Iriyanti S Kom, Korwil Kota Lebak : Rita Kota Cilegon : Rima Kota Serang : Yeni Kota Tangerang : Mimi Kab Tangerang : Rosalina by email : sridem_banten@yahoo.com
BADAN HUKUM
LATAR BELAKANG
Demokrasi mensyaratkan keadilan dan nilai nilai hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan adalah sebuah kenyataan bahwa masih banyak perempuan Indonesia yang mengalami peminggiran peran , baik secara ekonomi, sosial dan politik,ketidak setaraan gender telah berakibat posisi perempuan termajinalkan,
dalam kondisi demikian maka sekelompok perempuan, yang berasal dari berbagai macam profesi merasa terpanggil untuk melakukan program aksi yang mendukung upaya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi perempuan.
Sekalipun kami memahami bahwa menghadapi arus globalisasi maka perempuan Indonesia akan menghadapi tantangan yang kompleks, perlu upaya maksimal untuk bersatu dan bersama sama memainkan peran secara aktif membangun organisasi, perempuan yang terbuka, nasionalis pluralis, berbasis kerakyatan
Oleh karena itu Maka Srikandi Demokrasi Indonesia (SDI) sebagai sebuah organisasi yang kami harapkan dapat menjadi sarana untuk melaksanakan program program nyata yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan. Dalam bingkai Pancasila dan UUD 45
Srikandi demokrasi Indonesia dideklarasikan di Jakarta
pada hari selasa tanggal 8 maret 2005
bertepatan dengan hari perempuan sedunia
VISI MISI
VISI MISI
VISI
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dalam kehidupan yang berkeadilan sosial, pluralis, damai, sejahtera, dan toleran dengan menjunjung nilai nilai hak asasi manusia
MISI
Melibatkan organisasi politik untuk aktif berperan serta dalam mendorong dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sebuah pengabdian terhadap nilai yang terkandung dalam spirit Nasionalisme pluralis, membangun dan menguatkan masyarakat sipil yang mengedepankan nilai demokrasi dan hak asasi manusia .
PROGRAM KERJA, KEANGGOTAAN, SUMBER DANA
PROGRAM KERJA
Advokasi kebijakan Pemerintah
Pendidikan Politik bagi perempuan
Pemberdayaan ekonomi perempuan
Kerja kerja Sosial
KEANGGOTAAN
Terbuka bagi semua Perempuan yang memiliki cita cita dan kepedulian yang sama memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan Bersifat sukarela dan sosial, tidak membatasi usia, pekerjaan dan status sosial dan Bersedia aktif sesuai dengan penugasan dan kemampuan
SUMBER DANA
Berasal dari iuran sukarela dan wajib dari anggota, serta sumbangan individu Dan lembaga yang tidak mengikat
Deklarator Srikandi Demokrasi Indonesia, jakarta 08-03.05,
AGENDA AKSI SDI BANTEN
- ADVOKASI
- DEKLARASI
- KONSOLIDASI
- PROGRAM AKSI
Deklarasi SDI Banten
Deklarasi 19 Mei 2007
Deklarasi SDI Banten
Penebaran Bibit Ikan
Deklarasi SDI Banten
Penebaran Bibit Ikan
JEJARING
.gif.png)
STATEMEN SDI " 9 TAHUN REFORMASI
Perempuan Masih Dipinggirkan
Secara Ekonomi dan Politik’
Perempuan yang tersubaltren, demikian Gayatri Spivak (feminis dari India) menjelaskan posisi perempuan yang termarjinalkan yang berada di negara berkembang. Bagi kalangan feminis, apa yang diucapkan Spivak, mewakili kompleksitas persoalan ketidakadilan gender. Pun di Indonesia, setelah 9 tahun reformasi, tidak berlebihan bila kita menilai, cita-cita reformasi tidak dapat diwujudkan. Pemerintah yang makin represif dengan mensahkan peraturan daerah yang meminggirkan perempuan dari wilayah publik. Pakaian, cara bertutur, dan waktu beraktivitas perempuan diatur. Beberapa persoalan ini membenarkan teori Spivak, bahwa perjuangan perempuan tidak didengar oleh masyarakat dan juga oleh Negara.
Dua tahun terakhir, antrian panjang para Ibu yang menunggu jatah minyak, mie, bahkan singkong menjadi pemandangan yang memiriskan hati terjadi di jantung kota, berapa ratus meter dari Cendana, dan Istana Merdeka. Tidak hanya secara ekonomi perempuan dikorbankan, secara politik pun kemanusiaan perempuan dipermainkan oleh negara. Sudah 9 tahun, Ibu-ibu korban perlanggaran HAM berjuang mencari keadilan. Anak-anak mereka, suami-suami mereka dihilangkan dan pemerintah juga tak bergeming. Sebaliknya, pemerintah sibuk merombak pasal-pasal dalam UUD 1945, dan semua dilakukan semata demi kepentingan kelompok/partai tertentu. Diperkirakan negara menghabiskan 1 trilyun hanya untuk proyek mercusuar. Ini menjadi ’hadiah’ reformasi bagi kaum Ibu.
Lalu dimana letak ketidakberesan kita termasuk gerakan perempuan ketika reformasi tidak menghasilkan perubahan yang signifikan bagi rakyat? Ya, reformasi tidak berhasil diusung seperti yang diimpikan jutaan rakyat pada tahun 1998. Pertanyaannya adalah apa yang telah disumbangkan oleh organisasi/NGO perempuan dalam menjaga dan mewujudkan mimpi perubahan? Rasanya menjadi tidak berlebihan, bila dalam foto-foto yang dipamerkan dalam Peringatan 9 Tahun Reformasi ini, hanya sedikit bercerita tentang keterlibatan perempuan. Walau kita tidak menafikan bahwa perempuan memiliki sejarahnya sendiri. Tetapi, gerakan perempuan perlu berbesar hati mengakui bahwa pada beberapa hal, perjuangan perempuan masih eksklusif.
Akan tetapi, beberapa kelemahan kerja organisasi perempuan bukanlah menjadi pembenaran bagi gerakan pro-dem pada umumnya untuk mengecilkan dan meminggirkan keterlibatan perempuan dalam setiap gerak politik. Saatnya kita membuka ruang selebar-lebarnya untuk mulai berinteraksi secara terus-menerus dalam menjalankan program politik bersama. Karena reformasi tidak hanya untuk diperingatkan secara simbolik, melainkan untuk dinyatakan dan dibumikan.
Nuraini S Fils
Wkl Sekjen DPP SDI
Secara Ekonomi dan Politik’
Perempuan yang tersubaltren, demikian Gayatri Spivak (feminis dari India) menjelaskan posisi perempuan yang termarjinalkan yang berada di negara berkembang. Bagi kalangan feminis, apa yang diucapkan Spivak, mewakili kompleksitas persoalan ketidakadilan gender. Pun di Indonesia, setelah 9 tahun reformasi, tidak berlebihan bila kita menilai, cita-cita reformasi tidak dapat diwujudkan. Pemerintah yang makin represif dengan mensahkan peraturan daerah yang meminggirkan perempuan dari wilayah publik. Pakaian, cara bertutur, dan waktu beraktivitas perempuan diatur. Beberapa persoalan ini membenarkan teori Spivak, bahwa perjuangan perempuan tidak didengar oleh masyarakat dan juga oleh Negara.
Dua tahun terakhir, antrian panjang para Ibu yang menunggu jatah minyak, mie, bahkan singkong menjadi pemandangan yang memiriskan hati terjadi di jantung kota, berapa ratus meter dari Cendana, dan Istana Merdeka. Tidak hanya secara ekonomi perempuan dikorbankan, secara politik pun kemanusiaan perempuan dipermainkan oleh negara. Sudah 9 tahun, Ibu-ibu korban perlanggaran HAM berjuang mencari keadilan. Anak-anak mereka, suami-suami mereka dihilangkan dan pemerintah juga tak bergeming. Sebaliknya, pemerintah sibuk merombak pasal-pasal dalam UUD 1945, dan semua dilakukan semata demi kepentingan kelompok/partai tertentu. Diperkirakan negara menghabiskan 1 trilyun hanya untuk proyek mercusuar. Ini menjadi ’hadiah’ reformasi bagi kaum Ibu.
Lalu dimana letak ketidakberesan kita termasuk gerakan perempuan ketika reformasi tidak menghasilkan perubahan yang signifikan bagi rakyat? Ya, reformasi tidak berhasil diusung seperti yang diimpikan jutaan rakyat pada tahun 1998. Pertanyaannya adalah apa yang telah disumbangkan oleh organisasi/NGO perempuan dalam menjaga dan mewujudkan mimpi perubahan? Rasanya menjadi tidak berlebihan, bila dalam foto-foto yang dipamerkan dalam Peringatan 9 Tahun Reformasi ini, hanya sedikit bercerita tentang keterlibatan perempuan. Walau kita tidak menafikan bahwa perempuan memiliki sejarahnya sendiri. Tetapi, gerakan perempuan perlu berbesar hati mengakui bahwa pada beberapa hal, perjuangan perempuan masih eksklusif.
Akan tetapi, beberapa kelemahan kerja organisasi perempuan bukanlah menjadi pembenaran bagi gerakan pro-dem pada umumnya untuk mengecilkan dan meminggirkan keterlibatan perempuan dalam setiap gerak politik. Saatnya kita membuka ruang selebar-lebarnya untuk mulai berinteraksi secara terus-menerus dalam menjalankan program politik bersama. Karena reformasi tidak hanya untuk diperingatkan secara simbolik, melainkan untuk dinyatakan dan dibumikan.
Nuraini S Fils
Wkl Sekjen DPP SDI
HUT SRIKANDI DEMOKRASI KE 2
SOLIDARITAS 1000 PEREMPUAN MISKIN
Bila ratusan bahkan ribuan perempuan berbaris panjang, antri dengan sabar yang dipaksakan, demi sekantong plastik berisi beras, mie instan, gula, dan singkong………., artinya kemiskinan sudah terlalu akut! Artinya, mereka tak lagi sanggup membeli beras yang kian hari kian mahal. Tak terbeli, dengan sepuluh ribu rupiah atau duapuluh ribu rupiah yang didapat dari kerja keras seharian setelah badan terlalu letih mendorong gerobak, mengobrak-abrik tong-tong sampah dengan harap menemukan barang yang layak dijual. Para ibu ini juga harus dipusingkan dengan perut lapar anak-anak (dan juga suami) mereka. Setiap saat, para ibu was-was, takut ada anggota keluarga jatuh sakit. Karena di negeri ini, sakit bagi orang miskin berarti semakin tercampaknya harga diri sebagai manusia. Obat tak terbeli, dokter yang pilih kasih, suster yang tak berwajah ramah.
Di tengah kemiskinan, para ibu tetap berharap anak-anak yang dilahirkan juga dapat menikmati sekolah, seperti janji para politisi yang kerap ditonton di layar TV dibilik kusam rumah yang seringkali tak layak disebut rumah. Pendidikan adalah hak setiap anak. Pemerintah akan menyediakan sekolah berkualitas dengan buku-buku gratis, demikian janji manis pemerintah. Nyatanya, anak-anak kurus usia sekolah, bermandi keringat mengejar bis kota untuk menjual suara tak merdu mereka, berharap penumpang berbelas kasih. Bertaruh nyawa di lampu-lampu merah, mengetok jendela mobil, menanti serupiah, dua rupiah……..! Semua dilakukan demi perut dan kehidupan!
Seratus Tujuh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu penduduk hidup dalam kemiskinan. Seharusnya Presiden SBY, mengingat semua janji pemilu yang diucapkan dihadapkan ratusan juta rakyat. Seharusnya Pak Presiden tak hanya menebar pesona, karena perut lapar tak bisa disogok dengan senyum dan janji, karena sekolah dan rumah tak bisa dibayar dengan pesona (apalagi pesona palsu dan menipu!). Nyatanya, bencana alam silih berganti dalam hitungan menit selama tiga tahun terakhir. Nyatanya, setiap menit ibu melahirkan meninggal karena kekurangan gizi ( 20 ribu ibu meninggal setiap tahun ). Jutaan bayi menderita gizi buruk (Thn 2005, 5 juta anak). Perempuan dan anak diperdagangkan, yang menghantarkan ratusan ribu perempuan setiap bulan, setiap minggu, setiap hari dan setiap menit menjual tubuh dan tenaganya (selama bulan April 2006, terdapat 1.022 kasus, 100 ribu anak menjadi pelacur).
Saatnya perempuan melakukan protes dan menggugat Pemerintah SBY-Kalla agar bertanggung jawab terhadap pemiskinan perempuan. Beras murah, BBM murah, sekolah gratis, kesehatan gratis, rumah layak dan aman dari bencana adalah hak dari seluruh rakyat.
Perempuan Butuh Pemimpin yang Peduli dan Berpihak pada Rakyat Miskin!
Bila ratusan bahkan ribuan perempuan berbaris panjang, antri dengan sabar yang dipaksakan, demi sekantong plastik berisi beras, mie instan, gula, dan singkong………., artinya kemiskinan sudah terlalu akut! Artinya, mereka tak lagi sanggup membeli beras yang kian hari kian mahal. Tak terbeli, dengan sepuluh ribu rupiah atau duapuluh ribu rupiah yang didapat dari kerja keras seharian setelah badan terlalu letih mendorong gerobak, mengobrak-abrik tong-tong sampah dengan harap menemukan barang yang layak dijual. Para ibu ini juga harus dipusingkan dengan perut lapar anak-anak (dan juga suami) mereka. Setiap saat, para ibu was-was, takut ada anggota keluarga jatuh sakit. Karena di negeri ini, sakit bagi orang miskin berarti semakin tercampaknya harga diri sebagai manusia. Obat tak terbeli, dokter yang pilih kasih, suster yang tak berwajah ramah.
Di tengah kemiskinan, para ibu tetap berharap anak-anak yang dilahirkan juga dapat menikmati sekolah, seperti janji para politisi yang kerap ditonton di layar TV dibilik kusam rumah yang seringkali tak layak disebut rumah. Pendidikan adalah hak setiap anak. Pemerintah akan menyediakan sekolah berkualitas dengan buku-buku gratis, demikian janji manis pemerintah. Nyatanya, anak-anak kurus usia sekolah, bermandi keringat mengejar bis kota untuk menjual suara tak merdu mereka, berharap penumpang berbelas kasih. Bertaruh nyawa di lampu-lampu merah, mengetok jendela mobil, menanti serupiah, dua rupiah……..! Semua dilakukan demi perut dan kehidupan!
Seratus Tujuh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu penduduk hidup dalam kemiskinan. Seharusnya Presiden SBY, mengingat semua janji pemilu yang diucapkan dihadapkan ratusan juta rakyat. Seharusnya Pak Presiden tak hanya menebar pesona, karena perut lapar tak bisa disogok dengan senyum dan janji, karena sekolah dan rumah tak bisa dibayar dengan pesona (apalagi pesona palsu dan menipu!). Nyatanya, bencana alam silih berganti dalam hitungan menit selama tiga tahun terakhir. Nyatanya, setiap menit ibu melahirkan meninggal karena kekurangan gizi ( 20 ribu ibu meninggal setiap tahun ). Jutaan bayi menderita gizi buruk (Thn 2005, 5 juta anak). Perempuan dan anak diperdagangkan, yang menghantarkan ratusan ribu perempuan setiap bulan, setiap minggu, setiap hari dan setiap menit menjual tubuh dan tenaganya (selama bulan April 2006, terdapat 1.022 kasus, 100 ribu anak menjadi pelacur).
Saatnya perempuan melakukan protes dan menggugat Pemerintah SBY-Kalla agar bertanggung jawab terhadap pemiskinan perempuan. Beras murah, BBM murah, sekolah gratis, kesehatan gratis, rumah layak dan aman dari bencana adalah hak dari seluruh rakyat.
Perempuan Butuh Pemimpin yang Peduli dan Berpihak pada Rakyat Miskin!
tangisan rakyat
ARSIP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar